Oleh Agus Widjajanto, Pemerhati Masalah Sosial Politik
- Dilema Sejarah yang Diulang
Pemerintahan Prabowo Subianto menghadapi ujian sejarah yang unik. Di satu sisi, tekanan geopolitik global pada 2026 semakin kompleks: krisis Timur Tengah yang belum reda, perang Rusia-Ukraina yang berkepanjangan, serta perebutan pengaruh antara Amerika Serikat dan China. Di sisi lain, tekanan domestik juga tidak ringan: daya beli masyarakat melemah, harga pangan fluktuatif, sementara kekecewaan akar rumput terhadap pelayanan publik, termasuk penegakan hukum yang dinilai masih jauh dari rasa keadilan masyarakat, terus menjadi persoalan.
Dalam merespons dua tekanan tersebut, arah kebijakan pemerintahan saat ini sering dibaca sebagai sintesis dari dua model besar dalam sejarah Indonesia.
Pertama, politik luar negeri gaya Orde Lama Soekarno: aktif, vokal, dan berusaha memosisikan Indonesia sebagai “mercusuar dunia”, pemimpin Global South, sekaligus penengah konflik. Ciri utamanya adalah diplomasi yang sarat dengan visi, ideologi, simbol, dan keberanian menunjukkan posisi Indonesia di tengah percaturan internasional.
Kedua, politik pembangunan gaya Orde Baru Soeharto: fokus pada stabilitas, pertumbuhan ekonomi, swasembada, dan kesejahteraan rakyat sebagai basis legitimasi kekuasaan. Ciri utamanya adalah sentralisasi kebijakan serta eksekusi teknokratik dari atas ke bawah.
Secara konseptual, kombinasi kedua pendekatan tersebut sebenarnya masuk akal. “Mercusuar” tanpa perut yang kenyang akan rapuh. Sebaliknya, kesejahteraan tanpa pengaruh global akan membuat Indonesia mudah ditekan oleh kekuatan eksternal.
Masalahnya muncul pada tingkat implementasi. Instrumen pemerintahan Indonesia hari ini adalah sistem demokrasi dengan koalisi partai yang sangat besar. Di sinilah terdapat persoalan mendasar: bagaimana menjaga efektivitas pemerintahan tanpa mengorbankan prinsip demokrasi, meritokrasi, dan akuntabilitas?
- Negara, Koalisi, dan Kapasitas Birokrasi
Dalam ilmu pemerintahan terdapat setidaknya tiga unsur penting yang menentukan keberhasilan sebuah pemerintahan: visi kepemimpinan, kapasitas negara, dan koalisi politik.
Visi Prabowo relatif jelas: Indonesia ingin menjadi negara yang berdaulat, dihormati, memiliki ketahanan nasional, dan mampu memberikan kesejahteraan kepada rakyat. Hal tersebut tercermin dalam penekanan pada hilirisasi, ketahanan pangan, ketahanan energi, pertahanan, serta politik luar negeri bebas dan aktif yang lebih tegas.
Namun, visi hanyalah titik awal.
Kapasitas negara diuji ketika visi tersebut harus diterjemahkan menjadi program nyata. Di sinilah muncul persoalan klasik birokrasi: budaya “asal bapak senang”, lemahnya pengawasan dari bawah, dan panjangnya rantai komando.
Ketika rantai komando terlalu panjang dan akuntabilitas menjadi kabur, program yang secara teknis sederhana dapat berubah menjadi rumit. Pada titik inilah muncul potensi inefisiensi, kebocoran anggaran, bahkan penyalahgunaan kewenangan.
Sementara itu, koalisi politik menjadi variabel yang sangat menentukan. Sistem presidensial Indonesia saat ini berjalan dengan dukungan koalisi besar. Keuntungannya jelas: stabilitas politik dan dukungan relatif kuat di DPR.
Tetapi ada pula konsekuensinya.
Ketika pembagian posisi pemerintahan lebih banyak didasarkan pada kompromi politik, muncul kekhawatiran bahwa kursi menteri dan jabatan strategis tidak selalu diberikan berdasarkan kompetensi terbaik, melainkan juga berdasarkan kebutuhan untuk mengakomodasi kepentingan partai.
Di sinilah persoalan balas budi politik dan dugaan adanya kepentingan-kepentingan tertentu yang masih memiliki bayang-bayang terhadap kekuasaan sebelumnya menjadi bahan perdebatan publik.
Koalisi memang diperlukan untuk menciptakan stabilitas. Tetapi koalisi tidak boleh berubah menjadi kooptasi terhadap negara.
- “Mercusuar Dunia” Gaya Orde Lama: Peluang dan Risiko
Salah satu ciri politik luar negeri Orde Lama adalah apa yang dalam kajian politik internasional dapat disebut sebagai norm entrepreneurship: Indonesia berusaha menjadi pembentuk norma dan suara moral dunia.
Pada masa Soekarno, Indonesia ingin tampil sebagai suara anti-kolonialisme, negara nonblok, sekaligus pemimpin negara-negara berkembang.
Pemerintahan saat ini mencoba menghidupkan kembali sebagian semangat tersebut. Indonesia aktif dalam berbagai forum internasional dan berusaha memainkan peran lebih besar dalam penyelesaian berbagai persoalan global.
Di tengah kekosongan kepemimpinan global dan semakin tajamnya rivalitas negara-negara besar, ruang tersebut sebenarnya merupakan peluang strategis bagi Indonesia.
Negara dengan kekuatan ekonomi dan militer yang belum setara dengan negara adidaya tetap dapat memiliki pengaruh melalui diplomasi, legitimasi moral, posisi strategis, dan kemampuan menjadi jembatan dialog.
Namun, “mercusuar” memiliki risiko apabila tidak ditopang kekuatan domestik.
Jika narasi tentang kepemimpinan global tidak disertai bukti keberhasilan di dalam negeri, narasi tersebut dapat menjadi hollow—megah secara retorika, tetapi kosong dalam substansi.
Investor dan mitra internasional pada akhirnya akan bertanya: bagaimana inflasi Indonesia? Bagaimana daya beli masyarakat? Bagaimana kepastian hukum? Bagaimana stabilitas sosial? Bagaimana kualitas birokrasi?
Jika persoalan domestik tersebut tidak mendapatkan jawaban yang meyakinkan, maka pidato di berbagai forum internasional akan kehilangan sebagian bobot strategisnya.
- “Kesejahteraan” Gaya Orde Baru: Cita-Cita versus Realitas Birokrasi
Orde Baru berhasil membangun narasi pembangunan karena memiliki dua kekuatan utama: fokus pada pertumbuhan ekonomi dan rantai komando yang relatif jelas dari pusat hingga daerah.
Pemerintahan sekarang mencoba mengambil sisi positif dari pendekatan tersebut dengan menekankan program konkret seperti ketahanan pangan, energi, hilirisasi, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Salah satu contoh paling penting adalah program Bergizi bagi rakyat. Secara konsep, program ini sebenarnya bagus dan sederhana: negara memastikan anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi sehingga kesehatan dan kualitas sumber daya manusia dapat meningkat.
Jika dieksekusi dengan baik, MBG dapat menjadi salah satu warisan kebijakan yang paling terasa langsung oleh masyarakat.
Pertanyaannya kemudian: apakah pelaksanaannya harus selalu dibangun melalui struktur yang baru dan kompleks?
Mengapa tidak mengoptimalkan kantin-kantin sekolah yang sudah ada, dengan standar gizi yang jelas serta sistem pengawasan yang kuat dari institusi pendidikan di setiap wilayah? Dengan pendekatan demikian, distribusi dapat lebih sederhana, pelaku ekonomi lokal dapat dilibatkan, dan pengawasan bisa dilakukan lebih dekat dengan penerima manfaat.
Namun, di lapangan terdapat sedikitnya tiga penyakit klasik.
Pertama, rumit karena kepentingan.
Karena menyangkut anggaran besar dan tersebar di seluruh daerah, Program Besar berpotensi menjadi “kue” yang diperebutkan berbagai aktor politik dan ekonomi.
Tender, distribusi, penyediaan bahan pangan, hingga mekanisme pengawasan harus dijaga agar tetap berada dalam koridor profesional dan teknokratis.
Kedua, lemahnya pengawasan.
Rantai pengawasan dari pusat ke daerah berpotensi mengalami putusnya informasi. Laporan yang naik ke atas dapat lebih banyak berisi keberhasilan administratif daripada gambaran faktual di lapangan.
Budaya “asal bapak senang” harus menjadi musuh utama reformasi birokrasi.
Sebab pemerintah tidak membutuhkan laporan yang terlihat baik di atas kertas. Pemerintah membutuhkan data yang jujur tentang apa yang benar-benar terjadi di masyarakat melalui pembantu pembantu presiden .
Ketiga, celah korupsi.
Setiap program besar dengan anggaran besar dan mekanisme pengawasan yang lemah akan selalu memiliki potensi melahirkan rente.
Disinilah kekecewaan akar rumput muncul. Masyarakat melihat spanduk bertuliskan “program pro-rakyat”, tetapi belum tentu merasakan manfaatnya secara optimal.
Kontradiksi tersebut bertentangan dengan semangat pembangunan yang dahulu menjadi salah satu kekuatan Orde Baru: program harus sampai dan dirasakan masyarakat.
Tanpa birokrasi yang bersih, profesional, dan meritokratis, kesejahteraan pada akhirnya hanya menjadi slogan politik.
- Akar Masalah: Kooptasi Koalisi terhadap Meritokrasi
Masalah inti sebenarnya bukan terletak pada visi pemerintahan. Masalahnya adalah bagaimana negara diisi dan bagaimana negara bekerja.
Dalam sistem koalisi, kursi menteri dapat menjadi mata uang politik. Partai memiliki kepentingan untuk mendapatkan posisi sebagai bagian dari pemerintahan.
Akibatnya, presiden tidak selalu memiliki keleluasaan penuh untuk memilih orang terbaik secara murni berdasarkan kompetensi.
Yang terjadi adalah kompromi.
teknis yang strategis terkadang dipimpin oleh politisi yang memiliki legitimasi politik, tetapi belum tentu memiliki kompetensi teknis paling sesuai dengan bidang yang dipimpinnya.
Dampaknya dapat langsung dirasakan.Kebijakan menjadi lambat karena menteri harus menyeimbangkan kepentingan negara dengan kepentingan politik.
Evaluasi kinerja melemah karena pergantian menteri dapat memengaruhi stabilitas koalisi.
Pada tingkat birokrasi di bawahnya, kecenderungan politisasi dapat ikut berkembang. Pada akhirnya lahir budaya birokrasi yang lebih mengutamakan laporan keberhasilan daripada keberanian menyampaikan persoalan.
Ini berbeda dengan Orde Baru yang, terlepas dari berbagai kritik terhadap watak otoritariannya, menempatkan teknokrat pada posisi penting dalam pengelolaan ekonomi.
Sementara Orde Lama lebih banyak mengandalkan karisma kepemimpinan dan ideologi untuk menggerakkan negara.
Prabowo menghadapi tantangan yang berbeda: bagaimana memperoleh efektivitas Orde Baru tanpa mengulangi otoritarianismenya, serta memperoleh keberanian politik Orde Lama tanpa mengulangi kelemahan ekonominya.
- Ke Mana Indonesia Akan Dibawa? Tiga Skenario
Melihat kondisi saat ini, setidaknya terdapat tiga kemungkinan arah.
Skenario Pertama: Stagnasi Simbolik
“Mercusuar” terus berjalan di forum internasional, tetapi program domestik bergerak lambat karena tersandera kepentingan koalisi dan birokrasi.
Citra Indonesia di luar negeri mungkin terlihat semakin besar, tetapi kepuasan masyarakat di dalam negeri rendah.
Jika kondisi tersebut berlangsung lama, risiko terbesarnya adalah munculnya apatisme politik. Masyarakat menjadi semakin tidak percaya bahwa perubahan kebijakan benar-benar akan mengubah kehidupan mereka.
Skenario Kedua: Koreksi ke Dalam
Pemerintah melakukan evaluasi dan reshuffle berbasis kinerja, memperkuat lembaga pengawasan seperti BPK dan KPK, serta memperluas sistem pengawasan digital.
Program seperti Asupan Gizi kepada rakyat harus disederhanakan, diaudit secara terbuka, dan dievaluasi berdasarkan data serta hasil nyata, bukan sekadar laporan administratif.
Dalam skenario ini, politik “mercusuar” tetap dijalankan, tetapi mendapatkan keseimbangan dengan pembenahan domestik.
Ini merupakan skenario paling realistis untuk mempertahankan legitimasi pemerintahan.
Skenario Ketiga: Konsolidasi Kekuatan
Jika ekonomi global semakin memburuk dan tekanan geopolitik meningkat, pemerintah dapat terdorong mengambil langkah yang lebih sentralistik demi efektivitas.
Sebagian dinamika koalisi mungkin dikesampingkan atas nama kepentingan negara dan percepatan eksekusi kebijakan.
Dari sisi efektivitas, langkah semacam itu mungkin dapat mempercepat pengambilan keputusan.
Tetapi risikonya besar terhadap demokrasi, checks and balances, serta kebebasan institusional.
Karena itu, efektivitas negara tidak boleh dijadikan alasan untuk mengurangi prinsip-prinsip demokrasi.
- Penutup: Urgensi Memisahkan Negara dari Partai
Pelajaran dari Orde Lama dan Orde Baru bukan untuk ditiru secara mentah. Dari Soekarno, kita dapat belajar tentang pentingnya visi, keberanian diplomasi, martabat bangsa, dan posisi Indonesia di mata dunia.
Dari Soeharto, kita dapat belajar tentang pentingnya eksekusi, pembangunan ekonomi, stabilitas, dan kesejahteraan sebagai fondasi legitimasi pemerintahan.
Namun, keduanya juga memiliki kelemahan. Orde Lama lemah dalam pengelolaan ekonomi, sementara Orde Baru lemah dalam demokrasi dan kebebasan politik.
Karena itu, tantangan Prabowo bukan menghidupkan kembali Soekarno atau Soeharto. Tantangannya adalah menciptakan sintesis baru: demokrasi yang efektif, negara yang kuat, birokrasi yang profesional, dan pemerintahan yang benar-benar bekerja untuk rakyat.
Caranya antara lain dengan berani memisahkan kepentingan negara dari kepentingan partai. Menteri harus dievaluasi berdasarkan KPI dan hasil kerja, bukan semata-mata kedekatan politik. Pengawasan harus bergerak dari bawah ke atas, bukan hanya dari atas ke bawah. Program rakyat harus dibuat sesederhana mungkin agar semakin kecil celah terjadinya kebocoran dan korupsi.
Negara dinilai dari kehidupan sehari-hari rakyatnya. Di tengah kesulitan ekonomi, rakyat tidak membutuhkan retorika “mercusuar” yang megah semata. Mereka membutuhkan bukti nyata: harga beras stabil, anak-anak mendapatkan makanan bergizi, lapangan pekerjaan tersedia, pelayanan publik mudah, dan hukum ditegakkan tanpa pandang bulu. Di situlah sesungguhnya ukuran keberhasilan sebuah pemerintahan.
Jika pemerintahan Prabowo mampu menyeimbangkan visi global ala Soekarno dengan kemampuan eksekusi pembangunan ala Soeharto, tetapi tetap berada dalam koridor demokrasi dan supremasi hukum, maka Indonesia tidak hanya akan menjadi “mercusuar dunia”, tetapi juga menjadi “rumah” yang nyaman, adil, dan bermartabat bagi rakyatnya sendiri.
Sebaliknya, jika keseimbangan tersebut gagal dibangun, maka bukan hanya citra global yang akan terkikis. Dukungan dan kepercayaan masyarakat di dalam negeri pun perlahan dapat mengalami erosi.
Pada akhirnya, sejarah tidak meminta Prabowo mengulang Soekarno atau Soeharto. Sejarah justru menantangnya untuk melahirkan model kepemimpinan Indonesia yang baru: kuat tanpa menjadi otoriter, berpengaruh tanpa kehilangan pijakan, dan sejahtera tanpa mengorbankan demokrasi.
