Oleh Rusdin Tahir, Akademisi Universitas Padjadjaran
Ekonomi Indonesia sedang mengirimkan kabar yang menggembirakan. Badan Pusat Statistik mencatat perekonomian Indonesia pada Triwulan II-2026 tumbuh 5,29 persen secara tahunan. Produk domestik bruto atas dasar harga berlaku mencapai Rp6.552,1 triliun. Bahkan sepanjang Semester I-2026, ekonomi tumbuh 5,45 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Kemiskinan juga turun. Pengangguran terbuka menurun. Upah rata-rata buruh meningkat. Tetapi di balik statistik makro yang membaik, muncul sebuah pertanyaan yang tidak kalah penting: apakah pertumbuhan ekonomi itu telah membuat masyarakat semakin tahan menghadapi guncangan?
Pertanyaan tersebut penting karena persoalan sosial tidak hadir sendiri-sendiri. Kemiskinan, pekerjaan yang rapuh, keterbatasan pendidikan, kriminalitas, dan kejahatan digital dapat bertemu dalam satu mata rantai yang saya sebut sebagai ekosistem kerentanan sosial.
Kemiskinan Turun, tetapi Kerentanan Bertahan
Data BPS yang dirilis pada 5 Agustus 2026 menunjukkan tingkat kemiskinan Indonesia pada Maret 2026 turun menjadi 8,07 persen, dari 8,47 persen pada Maret 2025. Itu merupakan kemajuan yang patut diapresiasi.
Namun, 8,07 persen tetap berarti 22,93 juta penduduk Indonesia masih hidup di bawah garis kemiskinan. Kemiskinan di perdesaan bahkan masih mencapai 10,67 persen, jauh di atas perkotaan yang sebesar 6,34 persen.
Garis kemiskinan nasional pada Maret 2026 tercatat Rp669.235 per kapita per bulan, dan sekitar 74,70 persen komponennya berasal dari kebutuhan makanan.
Angka tersebut menunjukkan bahwa bagi jutaan rumah tangga, persoalan pangan masih menjadi bagian terbesar dari perjuangan memenuhi kebutuhan minimum.
Pada saat yang sama, inflasi tahunan Juli 2026 tercatat 2,88 persen. Angka ini relatif terkendali, tetapi kenaikan biaya hidup tetap memiliki dampak berbeda bagi kelompok masyarakat yang pendapatannya hanya sedikit berada di atas garis kemiskinan.
Inilah kelompok yang sering luput dari pembacaan statistik: mereka secara resmi tidak tergolong miskin, tetapi belum memiliki ketahanan ekonomi yang cukup.
Satu anggota keluarga sakit, kehilangan pekerjaan, kenaikan biaya pendidikan, atau menjadi korban penipuan dapat menyeret sebuah keluarga kembali ke dalam kemiskinan.
Karena itu, kita perlu bergerak dari sekadar mengurangi kemiskinan menuju membangun ketahanan ekonomi masyarakat.
Pengangguran Turun, tetapi Bagaimana Kualitas Pekerjaannya?
Perkembangan ketenagakerjaan pun memperlihatkan perbaikan. BPS mencatat pada Mei 2026 jumlah angkatan kerja mencapai 155,41 juta orang, sementara penduduk yang bekerja sebanyak 148,19 juta orang. Tingkat Pengangguran Terbuka turun menjadi 4,65 persen, dibandingkan 4,68 persen pada Februari 2026.
Rata-rata upah buruh juga meningkat menjadi sekitar Rp3,39 juta per bulan. Tetapi persoalan ketenagakerjaan tidak dapat dinilai hanya dari apakah seseorang tercatat bekerja atau menganggur.
Pertanyaan berikutnya justru lebih penting: pekerjaan seperti apa yang tersedia?
Apakah pekerjaan tersebut memberikan pendapatan yang layak? Apakah terdapat jaminan sosial? Apakah pekerja mempunyai kesempatan meningkatkan kompetensi? Dan apakah pekerjaan tersebut cukup tahan menghadapi otomatisasi, kecerdasan buatan, dan transformasi ekonomi digital?Data Mei 2026 menunjukkan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan masih menyerap sekitar 42,60 juta pekerja, atau 28,75 persen dari total penduduk bekerja.
Artinya, agenda penciptaan pekerjaan harus bergerak dari sekadar job creation menuju quality job creation. Sebab seseorang dapat saja secara statistik bekerja, tetapi secara ekonomi tetap rapuh.
Pertumbuhan dan Paradoks Pendidikan
Di sinilah pendidikan mengambil peranan menentukan. BPS terus memperbarui indikator pendidikan nasional. Tabel Angka Partisipasi Sekolah diperbarui pada 28 Agustus 2026, sedangkan data tingkat penyelesaian pendidikan diperbarui pada 26 Agustus 2026.
Tetapi akses dan partisipasi sekolah bukanlah hal yang sama dengan kualitas pembelajaran. Indonesia masih menghadapi persoalan mendasar: bagaimana memastikan bahwa setiap tahun yang dihabiskan seorang anak di ruang kelas benar-benar menghasilkan kemampuan membaca kritis, numerasi, pemecahan masalah, karakter, kreativitas, dan kemampuan beradaptasi. Masalah ini menjadi semakin serius dalam masyarakat digital.
Kemampuan membaca sekarang tidak cukup dimaknai sebagai mampu mengenali huruf dan memahami kalimat. Literasi abad digital berarti mampu membedakan fakta dan manipulasi, memahami risiko transaksi elektronik, mengenali phishing, menilai kredibilitas informasi, serta tidak mudah terjebak investasi ilegal, pinjaman daring ilegal, ataupun manipulasi berbasis kecerdasan buatan.
Dengan kata lain, rendahnya kualitas pendidikan hari ini dapat berubah menjadi kerentanan digital esok hari. Pendidikan karena itu bukan hanya urusan sekolah. Pendidikan adalah salah satu instrumen pertahanan sosial suatu bangsa.
Ketika Kejahatan Masuk ke Telepon Genggam
Kerentanan tersebut semakin jelas ketika melihat transformasi kriminalitas. Data Pusat Informasi Kriminal Nasional Bareskrim Polri menunjukkan bahwa sepanjang Semester I-2026 terdapat 311.832 perkara kejahatan yang ditangani Polri. Penganiayaan menjadi salah satu tindak pidana yang paling banyak dilaporkan pada periode tersebut.
Data bulanan juga memperlihatkan dinamika yang tinggi: pada Januari 2026 tercatat 36.396 laporan tindak pidana, Februari 35.600, Maret 33.124, April meningkat menjadi 39.602, Mei 39.001, Juni 36.625, dan Juli 38.951 perkara.
Namun, wajah kejahatan kini tidak lagi hanya berada di ruang fisik. Ia berpindah ke layar telepon. Otoritas Jasa Keuangan melalui Indonesia Anti-Scam Centre memberikan gambaran yang mengkhawatirkan. Sejak beroperasi pada 22 November 2024 hingga 30 Juli 2026, IASC telah menerima 636.014 laporan penipuan.
Sebanyak 1.176.571 rekening telah dilaporkan dan terverifikasi. Dari jumlah tersebut, 604.923 rekening telah diblokir. Dana korban yang berhasil diblokir mencapai sekitar Rp723,7 miliar. Tidak kurang dari 145.061 nomor telepon juga dilaporkan oleh korban penipuan.
Angka itu menunjukkan sebuah perubahan mendasar. Kriminalitas modern tidak selalu membutuhkan senjata. Pelaku dapat berada ribuan kilometer dari korban. Yang dibutuhkan terkadang hanyalah data pribadi, sebuah tautan palsu, algoritma manipulatif, atau kemampuan meyakinkan seseorang untuk mengirimkan uangnya sendiri. Masyarakat yang kurang terliterasi secara digital menjadi sasaran yang sangat rentan.
Sensus Ekonomi dan Peta Kerentanan Baru
Pada saat yang sama, Indonesia baru saja menjalankan Sensus Ekonomi 2026, sensus ekonomi nasional yang dilaksanakan setiap sepuluh tahun.
Pendataan lapangan berlangsung hingga 31 Agustus 2026 dan mencakup pelaku usaha dari skala mikro dan kecil hingga usaha menengah dan besar, termasuk berbagai usaha yang memanfaatkan platform digital. Hasil akhirnya kelak sangat penting.
Sensus Ekonomi jangan hanya dibaca untuk mengetahui berapa banyak perusahaan, toko, warung, industri, atau usaha digital yang dimiliki Indonesia. Data itu semestinya digunakan untuk menjawab pertanyaan yang lebih besar: di mana pusat-pusat kerentanan ekonomi masyarakat berada?
Wilayah mana yang memiliki pertumbuhan usaha tetapi pekerjanya tetap berpendapatan rendah? Di mana usaha mikro terkonsentrasi tetapi akses pembiayaan lemah? Di mana transformasi digital berlangsung cepat tetapi kapasitas literasi masyarakat tertinggal?
Jika dipadukan dengan data sosial, pendidikan, ketenagakerjaan, dan kriminalitas, hasil Sensus Ekonomi 2026 dapat menjadi fondasi bagi sebuah sistem peringatan dini kerentanan sosial.
Jangan Memadamkan Api Satu per Satu
Kita terlalu lama menangani masalah sosial berdasarkan kotak kelembagaan. Kemiskinan ditangani sebagai persoalan sosial. Pengangguran sebagai persoalan tenaga kerja. Pendidikan sebagai urusan sekolah. Kriminalitas sebagai urusan keamanan. Sementara kejahatan siber ditempatkan sebagai persoalan teknologi. Padahal bagi sebuah keluarga, kelima persoalan tersebut tidak memiliki batas kementerian.
Seorang anak dapat tumbuh dalam rumah tangga rentan, memperoleh pembelajaran yang terbatas, kesulitan memasuki pasar kerja, kemudian berada dalam ruang digital yang menawarkan berbagai jalan pintas: judi daring, pinjaman ilegal, investasi bodong, atau bahkan keterlibatan dalam kegiatan kriminal.
Bukan berarti kemiskinan secara otomatis melahirkan kriminalitas. Anggapan demikian justru berbahaya dan tidak adil. Tetapi tekanan ekonomi, rendahnya pendidikan, eksklusi sosial, lemahnya literasi digital, dan sempitnya kesempatan dapat membentuk lingkungan kerentanan yang saling memperkuat.
Karena itu, kebijakan pembangunan harus semakin integratif. Bantuan sosial harus terhubung dengan pemberdayaan ekonomi. Pendidikan harus terhubung dengan kompetensi dan literasi digital. Pertumbuhan ekonomi harus terhubung dengan penciptaan pekerjaan berkualitas. Sementara sistem keamanan digital harus dibangun hingga tingkat keluarga.
Dari Pertumbuhan menuju Ketahanan
Pertumbuhan ekonomi 5,29 persen tentu merupakan modal penting. Kemiskinan 8,07 persen yang terus menurun juga layak diapresiasi. Demikian pula TPT 4,65 persen yang menunjukkan perbaikan pasar kerja.
Namun, keberhasilan pembangunan tidak seharusnya berhenti pada kemampuan menurunkan sebuah angka.Ukuran yang lebih substantif adalah seberapa kuat masyarakat menghadapi guncangan berikutnya.
Berapa banyak keluarga yang tidak kembali miskin ketika kehilangan pendapatan? Berapa banyak lulusan yang mampu beradaptasi ketika teknologi mengubah pekerjaan? Berapa banyak warga yang mampu mengenali penipuan sebelum menekan tombol transfer?
Pada akhirnya, pembangunan bukan sekadar tentang membuat ekonomi tumbuh. Pembangunan adalah kemampuan mengubah pertumbuhan menjadi kesempatan, kesempatan menjadi ketahanan, dan ketahanan menjadi martabat manusia. Di situlah statistik memperoleh maknanya yang paling manusiawi.
*******************
