Oleh Agus Widjajanto, Pemerhati Sosial Politik
Di tengah guncangan sistem internasional tahun 2026, dunia menghadapi ketidakpastian yang semakin kompleks. Dua perang besar masih menggantung tanpa titik temu yang jelas: konflik dan eskalasi di Timur-Tengah serta perang Rusia-Ukraina yang telah memasuki tahun keempat tanpa tanda-tanda penyelesaian permanen. Pada saat yang sama, tatanan dunia bergerak dari unipolaritas menuju multipolaritas yang semakin cair.
Dalam situasi demikian, negara-negara menengah seperti Indonesia menghadapi dilema klasik politik luar negeri: apakah sumber daya negara harus terlebih dahulu dikonsolidasikan untuk kesejahteraan rakyat di dalam negeri, ataukah harus digunakan pula untuk membangun peran sebagai “mercusuar dunia” sebagai instrumen legitimasi dan daya tawar dalam politik keseimbangan global?
Pertanyaan tersebut menjadi semakin relevan ketika pada 2 September 2026 Presiden Prabowo Subianto hadir di Vladivostok, Rusia, sebagai tamu kehormatan utama Eastern Economic Forum (EEF) ke-11 atas undangan Presiden Rusia Vladimir Putin. Presiden Prabowo tiba di Vladivostok pada 2 September dan menghadiri forum yang berlangsung di Far Eastern Federal University. Pemerintah Indonesia menyebut kehadiran tersebut sebagai bagian dari penguatan hubungan Indonesia-Rusia sekaligus upaya memperluas kerja sama ekonomi, perdagangan, investasi, dan bidang strategis lainnya.
Kehadiran Indonesia di forum internasional seperti EEF tentu memiliki arti strategis. Indonesia tidak boleh menjadi negara yang hanya menjadi penonton ketika konfigurasi kekuatan dunia sedang berubah. Namun, pertanyaan yang jauh lebih mendasar adalah: seberapa jauh politik luar negeri dan ambisi menjadi “mercusuar dunia” harus berjalan ketika sebagian energi bangsa masih harus digunakan untuk menjawab persoalan ekonomi rakyat sendiri?
Di sinilah kita harus belajar membedakan antara prestise internasional dan kekuatan nasional. Pertanyaan ini sebenarnya bukan sesuatu yang baru. Ia merupakan varian dari perdebatan antara national interest dan international prestige. Namun, konteks 2026 membuatnya semakin mendesak. Krisis energi, inflasi pangan, disrupsi rantai pasok, perubahan iklim, ketegangan geopolitik, dan polarisasi blok membuat setiap rupiah APBN dan setiap langkah diplomasi harus benar-benar memiliki manfaat strategis.
Menurut hemat saya, dalam kondisi tersebut Indonesia harus mengutamakan kesejahteraan rakyat di dalam negeri sebagai prasyarat mutlak. “Mercusuar dunia” hanya akan kredibel dan berkelanjutan jika berdiri di atas fondasi domestik yang kuat.
Tanpa fondasi itu, peran global Indonesia berisiko hanya menjadi simbolis, rapuh, bahkan kontraproduktif.
- Kerangka Teoretis: Legitimasi, Kekuatan Lunak, dan Keseimbangan Kekuasaan
Dalam teori Hubungan Internasional, terdapat dua jalur utama bagi negara menengah untuk memperoleh relevansi: soft power melalui norm entrepreneurship, serta balancing melalui kerja sama dan koalisi.
Konsep “mercusuar dunia” yang sering disematkan kepada Indonesia pada dasarnya mengarah pada jalur pertama. Indonesia diharapkan menjadi contoh: demokrasi yang hidup, masyarakat majemuk yang toleran, ekonomi yang inklusif, serta politik luar negeri bebas dan aktif yang mampu menjadi jembatan di tengah pertarungan kepentingan negara-negara besar.
Joseph Nye menyebut kemampuan semacam itu sebagai soft power. Namun, soft power tidak lahir hanya dari pidato diplomatik.
Soft power lahir dari bukti
Dunia akan lebih percaya kepada Indonesia apabila apa yang kita tawarkan kepada dunia terlebih dahulu berhasil diterapkan di negeri sendiri.
Tidak mungkin Indonesia berbicara tentang ketahanan pangan dunia apabila petaninya sendiri masih kesulitan memperoleh pupuk. Sulit berbicara tentang ekonomi hijau apabila masyarakat kecil belum memperoleh manfaat dari transisi energi. Sulit pula berbicara mengenai keadilan sosial apabila kesenjangan ekonomi masih menjadi persoalan serius.
Sementara itu, politik keseimbangan dunia menuntut hard power dan diplomatic capital. Dalam era krisis, negara-negara besar mencari mitra yang stabil, dapat diandalkan, memiliki ketahanan ekonomi, dan tidak menjadi beban bagi mitra lainnya.
Legitimasi Indonesia sebagai negara penting dalam percaturan global tidak diberikan hanya karena jumlah penduduk yang besar, wilayah yang luas, atau sejarah panjang sebagai negara berkembang. Legitimasi itu harus diperjuangkan dan dibuktikan melalui kekuatan nasional.
Indonesia akan semakin diperhitungkan apabila mampu menjadi penyangga stabilitas: lumbung pangan, penyedia energi, kekuatan ekonomi kawasan, negara maritim yang kuat, pasar yang tidak mudah kolaps, sekaligus aktor diplomatik yang tidak terseret ke dalam konflik antarblok.
Dari sini muncul prinsip pertama: credibility gap. Kesenjangan antara narasi global dan realitas domestik dapat merusak legitimasi lebih cepat daripada ketiadaan narasi itu sendiri.
- Mengutamakan Kesejahteraan Domestik: Fondasi Ketahanan Nasional
Ada setidaknya tiga alasan mengapa kesejahteraan dalam negeri harus menjadi prioritas utama Indonesia pada 2026.
Pertama, ketahanan multidimensi. Krisis Timur Tengah dapat memengaruhi volatilitas harga minyak dan jalur pelayaran internasional. Perang Rusia-Ukraina berpengaruh terhadap perdagangan pangan, pupuk, energi, dan berbagai komoditas strategis.
Negara yang rakyatnya rentan terhadap guncangan harga pangan dan energi tidak akan memiliki ruang manuver diplomatik yang luas. Pemerintah akan lebih banyak menghabiskan energi untuk memadamkan api domestik.
Karena itu, kesejahteraan bukan sekadar persoalan bantuan sosial. Kesejahteraan adalah ketahanan pangan, ketahanan energi, industrialisasi, hilirisasi, pemerataan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, lapangan kerja, serta jaminan sosial.
Itulah yang membuat suatu bangsa mampu berdiri tegak ketika badai geopolitik datang. Negara yang memiliki ketahanan domestik tidak mudah dipaksa memilih blok hanya karena tekanan ekonomi.
Kedua, legitimasi domestik adalah basis legitimasi internasional. Teori two-level game Robert Putnam menjelaskan bahwa negosiator internasional pada akhirnya tetap terikat dengan kepentingan dan tekanan konstituen di dalam negeri. Artinya, pemerintah tidak pernah benar-benar meninggalkan arena domestik ketika sedang berada di arena internasional.
Jika pemerintah gagal meningkatkan kesejahteraan rakyat, setiap langkah diplomasi global akan mudah dipersoalkan sebagai bentuk “melupakan rakyat”.
Sebaliknya, pemerintah yang mampu menciptakan lapangan kerja, menjaga daya beli, mengurangi kemiskinan, memperkuat pendidikan, serta menjamin ketersediaan pangan akan memiliki mandat politik yang lebih kuat ketika berbicara di G20, ASEAN, OKI, maupun berbagai forum internasional lainnya.
Ketiga, efisiensi sumber daya. Membangun “mercusuar dunia” membutuhkan sumber daya. Misi perdamaian, bantuan luar negeri, forum internasional, kerja sama pendidikan, jaringan diplomatik, think tank, dan berbagai program diplomasi publik semuanya memerlukan anggaran. Sementara itu, kebutuhan pembangunan nasional masih sangat besar. Kita membutuhkan pendidikan yang berkualitas, infrastruktur yang merata, penguatan industri, ketahanan pangan, energi terbarukan, pembangunan wilayah tertinggal, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Dalam ekonomi politik, kondisi tersebut dapat dianalogikan sebagai guns versus butter. Dan pada 2026, Indonesia masih berada dalam fase di mana “butter” rakyat belum boleh dikorbankan demi mengejar “guns” berupa prestise geopolitik.
- Tetapi Mengapa Peran sebagai “Mercusuar Dunia” Tidak Bisa Ditunda?
Namun demikian, bukan berarti Indonesia harus menarik diri dari dunia.nJustru sebaliknya. Mengabaikan peran global juga dapat menjadi kesalahan strategis.
Pertama, kekosongan kepemimpinan. Krisis global selalu menciptakan kevakuman kepemimpinan. Jika Indonesia mundur, aktor lain akan mengisi ruang tersebut.
Di ASEAN, OKI, G20, forum perubahan iklim, hingga berbagai mekanisme multilateral lainnya, Indonesia memiliki modal politik yang tidak dimiliki semua negara.
Sebagai negara demokrasi terbesar di Asia Tenggara, negara dengan penduduk Muslim terbesar, negara kepulauan, sekaligus negara yang mempunyai tradisi politik luar negeri bebas aktif, Indonesia mempunyai posisi yang relatif unik.
Diam bukan selalu berarti netral. Diam juga dapat berarti membiarkan pihak lain menentukan narasi dunia.
Kedua, ekonomi dan investasi. Peran global memiliki hubungan langsung dengan ekonomi. Investor tidak hanya melihat angka PDB atau besarnya pasar. Mereka melihat stabilitas politik, kepastian hukum, risiko geopolitik, kemampuan diplomasi, serta posisi suatu negara dalam rantai pasok global.
Indonesia yang dianggap sebagai negara stabil dan memiliki pengaruh akan mempunyai daya tawar lebih besar dalam perdagangan, investasi, industri strategis, energi, semikonduktor, baterai, mineral kritis, dan ekonomi hijau.
Karena itu, diplomasi sebenarnya bukan pengeluaran semata. Diplomasi adalah investasi apabila mampu menghasilkan kepentingan ekonomi dan strategis bagi rakyat.
Ketiga, keamanan nasional. Indonesia tidak mungkin bersikap isolasionis. Konflik di kawasan Timur Tengah dapat memengaruhi harga barang dan biaya transportasi hingga ke Indonesia. Gangguan jalur pelayaran dapat berdampak pada pelabuhan dan industri nasional. Konflik Rusia-Ukraina dapat berpengaruh terhadap harga energi, pangan, pupuk, dan komoditas strategis.
Dengan menjadi bagian dari mekanisme keseimbangan global, Indonesia mempunyai kesempatan untuk ikut membentuk aturan main. Bukan sekadar menjadi negara yang menerima akibat dari keputusan negara lain. Dalam konteks inilah, “mercusuar” bukan semata-mata kemewahan. Ia dapat menjadi asuransi geopolitik.
- Jalan Tengah: Mercusuar yang Berbasis Domestik
Dikotomi “dalam negeri versus luar negeri” sebenarnya adalah jebakan. Indonesia tidak harus memilih salah satunya secara mutlak. Solusi yang lebih rasional adalah pendekatan sekuensial dan terintegrasi: build from within, project from strength.
Bangun kekuatan di dalam negeri, kemudian pancarkan kekuatan tersebut ke dunia. Strateginya dapat dijabarkan melalui tiga pilar.
Pilar Pertama: Konsolidasi Domestik sebagai Diplomasi
Jadikan keberhasilan pembangunan nasional sebagai narasi politik luar negeri.
Ketahanan pangan, hilirisasi mineral, industrialisasi, ekonomi biru, energi terbarukan, dan digitalisasi bukan hanya program pembangunan dalam negeri. Semuanya dapat menjadi instrumen diplomasi.
Indonesia tidak perlu terlalu banyak mengatakan kepada dunia bahwa kita ingin menjadi negara maju. Biarkan keberhasilan pembangunan yang berbicara.
Ketika petani produktif, industri tumbuh, pekerja memperoleh pekerjaan layak, UMKM berkembang dan teknologi nasional meningkat, maka citra Indonesia akan terbentuk secara alamiah. Cerita semacam itu jauh lebih kuat daripada seratus pidato di forum internasional.
Fokus dapat diarahkan pada isu-isu domestik yang memiliki gema global: transisi energi yang berkeadilan, ekonomi biru, demokrasi digital, toleransi, ketahanan pangan, serta penguatan UMKM.
Pilar Kedua: Diplomasi Hemat Energi, Dampak Tinggi
Indonesia tidak perlu hadir secara berlebihan di setiap forum. Diplomasi harus memiliki titik ungkit. Di Timur Tengah, posisi Indonesia sebagai negara Muslim terbesar dan negara yang tidak terikat pada blok militer tertentu memberikan ruang untuk memainkan peran kemanusiaan dan dialog.
Dalam konflik Rusia-Ukraina, Indonesia dapat mendorong mediasi kemanusiaan, ketahanan pangan, koridor perdagangan, serta dialog antarblok. Tidak semuanya membutuhkan biaya besar. Kadang-kadang yang dibutuhkan adalah kredibilitas, konsistensi, dan kemampuan berbicara kepada semua pihak.
Pilar Ketiga: Mengubah Biaya Diplomasi menjadi Investasi Bantuan luar negeri, beasiswa internasional, misi perdamaian, dan kerja sama pembangunan jangan dipandang semata-mata sebagai pengeluaran. Semuanya harus dirancang sebagai investasi jangka panjang.
Kerja sama dengan Afrika dapat diarahkan kepada ketahanan mineral dan pangan. Kerja sama dengan Timur Tengah dapat dikembangkan dalam bidang energi dan investasi. Sementara negara-negara Pasifik dapat menjadi mitra strategis dalam isu maritim, perubahan iklim, dan konektivitas.
Dengan demikian, politik luar negeri tidak berdiri terpisah dari pembangunan nasional. Diplomasi harus kembali ke rumah dalam bentuk manfaat ekonomi, teknologi, investasi, pasar, dan keamanan bagi rakyat Indonesia.
- Vladivostok dan Ujian Politik Keseimbangan Indonesia
Dalam konteks tersebut, kehadiran Presiden Prabowo di Vladivostok menjadi menarik untuk dibaca bukan semata-mata sebagai kunjungan kenegaraan.
Pemerintah menyebut Presiden Prabowo hadir sebagai tamu kehormatan utama EEF ke-11 atas undangan Presiden Putin. Kunjungan tersebut juga melanjutkan keterlibatan Presiden dalam forum ekonomi internasional setelah sebelumnya menghadiri St. Petersburg International Economic Forum pada 2025.
Kehadiran sejumlah menteri dalam rombongan—antara lain Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Luar Negeri, Menteri ESDM, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, serta Menteri Investasi dan Hilirisasi—menunjukkan bahwa agenda tersebut tidak semata-mata berdimensi politik, tetapi juga mempunyai dimensi ekonomi, investasi, energi, pendidikan, teknologi, dan hilirisasi.
Di sinilah politik bebas aktif Indonesia mendapatkan ruang pembuktian. Indonesia tidak boleh menjadi satelit kekuatan tertentu.
Indonesia harus mampu berbicara dengan Washington, Beijing, Moskwa, Tokyo, New Delhi, Brussel, Timur Tengah, Afrika, dan kawasan Pasifik dengan kepentingan nasional sebagai kompas utamanya. Bebas aktif bukan berarti bebas tanpa arah.
Bebas aktif harus berarti bebas menentukan sikap berdasarkan kepentingan nasional dan aktif memperjuangkan perdamaian serta kesejahteraan.
Maka, kunjungan ke Vladivostok harus menghasilkan sesuatu yang konkret: investasi, teknologi, perdagangan, energi, pangan, pendidikan, atau kerja sama strategis yang pada akhirnya kembali kepada kepentingan rakyat. Jika diplomasi menghasilkan manfaat tersebut, maka ia bukan pemborosan. Ia adalah investasi negara.
- Risiko Jika Salah Menentukan Prioritas
Jika Indonesia terlalu memaksakan diri menjadi “mercusuar” tanpa fondasi ekonomi dan sosial yang kuat, risikonya adalah overstretch. Sejarah menunjukkan bahwa negara yang terlalu ambisius secara
eksternal tetapi rapuh secara internal pada akhirnya kehilangan kredibilitas dua kali: di dalam negeri dan di luar negeri.
Namun sebaliknya, jika Indonesia terlalu inward-looking, risikonya adalah irrelevansi. Dunia sekarang terlalu terhubung. Inflasi impor, perubahan iklim, perang siber, krisis energi, gangguan rantai pasok, konflik geopolitik, dan perubahan teknologi tidak mengenal batas negara.
Karena itu, persoalannya bukan memilih antara “rakyat” atau “dunia”. Persoalannya adalah bagaimana membangun kekuatan rakyat agar Indonesia mampu memainkan peran di dunia.
- Jangan Mengulangi Kesalahan Sejarah
Di sinilah sejarah bangsa memberikan pelajaran penting. Jangan sampai Indonesia kembali mengulangi kesalahan masa lalu ketika ambisi politik internasional dan pembangunan simbol-simbol kebesaran negara berjalan terlalu jauh sementara persoalan ekonomi rakyat semakin berat.
Era Orde Lama sering dikenang dengan berbagai proyek mercusuar dan politik internasional yang sangat aktif. Indonesia ketika itu ingin menunjukkan kepada dunia bahwa bangsa yang baru merdeka mampu berdiri sejajar dengan kekuatan-kekuatan besar.
Semangat tersebut memiliki nilai historis dan tidak dapat dilepaskan dari konteks zamannya. Namun, sejarah juga memperlihatkan bahwa prestise internasional tidak dapat menggantikan kebutuhan dasar rakyat.
Ketika ekonomi domestik mengalami tekanan berat, inflasi meningkat dan kehidupan masyarakat semakin sulit, proyek kebesaran negara akhirnya menghadapi persoalan legitimasi.
Pelajaran sejarahnya bukan bahwa Indonesia tidak boleh mempunyai cita-cita besar. Justru sebaliknya. Indonesia harus mempunyai cita-cita besar, tetapi cita-cita itu harus dibangun dari perut rakyat yang kenyang, pendidikan yang kuat, industri yang produktif, energi yang mandiri dan ekonomi yang sehat. Mercusuar tidak boleh dibangun dengan mengorbankan rumah-rumah rakyat.
Penutup – Urutan yang Benar adalah Kekuatan Rakyat, baru Kekuatan Dunia
Di era krisis 2026, prioritas pertama harus jelas: kesejahteraan rakyat di dalam negeri. Bukan karena diplomasi tidak penting. Bukan pula karena Indonesia harus menutup diri.
Tetapi karena hanya rakyat yang sejahtera dan negara yang stabil yang mampu menjadi “mercusuar” yang dipercaya dunia.
Mercusuar yang dibangun di atas pasir akan runtuh ketika ombak datang. Sebaliknya, mercusuar yang fondasinya tertanam kuat akan mampu menerangi laut bahkan ketika badai sedang terjadi.
Karena itu, “mercusuar dunia” seharusnya bukan tujuan akhir. Ia adalah konsekuensi dari keberhasilan membangun Indonesia yang adil, produktif, mandiri, tangguh dan berdaulat. Ketika petani di Sragen tidak lagi cemas memikirkan harga dan ketersediaan pupuk; ketika buruh di Batam memperoleh pekerjaan yang layak; ketika nelayan mendapatkan kepastian kehidupan; ketika anak-anak di Papua memperoleh sekolah yang berkualitas; ketika UMKM tumbuh; ketika industri nasional berkembang; ketika energi semakin mandiri; ketika pangan tersedia dengan harga terjangkau—pada saat itulah narasi Indonesia akan didengar dunia tanpa perlu berteriak.
Kita tidak perlu mengejar pengakuan dunia dengan membangun simbol-simbol kebesaran. Bangunlah kekuatan bangsa, maka dunia dengan sendirinya akan datang menghormati.
Dalam politik keseimbangan global, negara yang paling dihormati bukan selalu negara yang paling keras suaranya. Negara yang paling dihormati adalah negara yang paling sulit diabaikan karena memiliki kekuatan sendiri.
Dan kekuatan itu pada akhirnya bermula dari tempat yang sangat sederhana: Dapur rakyat. Dari rakyat yang mampu memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan papan secara layak. Dari petani yang produktif. Dari industri yang kuat. Dari energi yang mandiri. Dari pendidikan yang mencerdaskan. Dari teknologi yang dikuasai sendiri.
Jika Indonesia mampu mencapai itu, maka menjadi “mercusuar dunia” bukan lagi sebuah slogan. Ia menjadi kenyataan.
Dan dalam menghadapi badai geopolitik 2026, Indonesia tidak cukup hanya menjadi mercusuar bagi dunia. Indonesia terlebih dahulu harus menjadi rumah yang terang, hangat, aman dan sejahtera bagi rakyatnya sendiri.
Karena dari rumah yang kuat itulah cahaya Indonesia akan benar-benar mampu menerangi dunia.
——————–
