Oleh Agus Widjajanto, Pemerhati Sosial Politik
Setiap kali terjadi krisis di sebuah negara maupun di dunia—perang, skandal besar, keruntuhan ekonomi, gejolak pasar, hingga perubahan kebijakan fiskal dan keuangan global—selalu muncul satu nama yang kerap dijadikan bahan opini di ruang publik: Freemason.
Di kolom komentar media sosial, tidak jarang kita membaca kalimat seperti, “Ini permainan Freemason.” Organisasi tersebut kemudian digambarkan sebagai kekuatan tersembunyi yang menjadi dalang di balik kekuasaan dunia, mengendalikan pemerintahan, perbankan, media, bahkan peperangan.
Namun, benarkah demikian?
Pertanyaan tersebut perlu dijawab dengan kepala dingin dan pendekatan sejarah, bukan berdasarkan gosip, potongan video, narasi blogger, media yang mengejar sensasi, atau pernyataan politisi yang sedang mencari panggung. Sejarah harus dibedakan dari teori konspirasi. Jika keduanya dicampuradukkan, masyarakat akan sulit membedakan antara fakta, interpretasi, dugaan, dan propaganda.
Freemason: Dari Tukang Batu Menjadi Persaudaraan
Freemason, atau Freemasonry, merupakan salah satu organisasi persaudaraan yang telah berkembang sejak awal era modern di Eropa. Akar historisnya sering dikaitkan dengan tradisi perkumpulan para mason, yaitu tukang batu yang mengerjakan pembangunan berbagai bangunan besar, termasuk katedral.
Dalam perkembangannya, Freemasonry tidak lagi semata-mata berkaitan dengan profesi tukang batu. Ia berkembang menjadi sebuah persaudaraan yang menggunakan simbol, ritual, dan ajaran moral sebagai sarana pembentukan karakter anggotanya.
Para anggotanya menyebut satu sama lain sebagai brother atau saudara. Persaudaraan tersebut diarahkan pada pembangunan karakter, kejujuran, toleransi, kepedulian terhadap sesama, dan pengembangan moral pribadi.
Freemasonry juga sangat dikenal melalui penggunaan simbol, antara lain jangka dan siku-siku atau square and compass, serta berbagai simbol lainnya. Simbol-simbol tersebut digunakan sebagai perangkat untuk menyampaikan gagasan moral dan filosofis. Huruf “G”, misalnya, dalam tradisi tertentu ditafsirkan berkaitan dengan God atau Geometry, meskipun pemaknaannya dapat berbeda menurut tradisi dan yurisdiksi masing-masing.
Karena itu, simbol Mason tidak dengan sendirinya dapat dianggap sebagai bukti adanya agenda politik ataupun penyembahan tertentu.
Freemasonry juga memiliki ritual dan tata cara internal yang tidak seluruhnya dibuka kepada masyarakat umum. Sifat tertutup inilah yang kemudian menjadi salah satu sumber terbesar munculnya berbagai spekulasi. Namun, sifat tertutup tidak otomatis berarti organisasi tersebut merupakan organisasi kriminal atau organisasi yang memiliki agenda tersembunyi.
Dalam tradisi Freemasonry arus utama, kepercayaan kepada Tuhan atau Supreme Being, penghormatan terhadap hukum, dan pengembangan moral merupakan bagian penting dari tradisinya. Di banyak yurisdiksi, pembahasan politik partisan dan perdebatan agama di dalam lodge dibatasi agar persaudaraan tidak berubah menjadi arena pertikaian politik maupun sektarian.
Dengan demikian, Freemasonry bukan agama dan bukan partai politik. Lebih tepat jika ia dipahami sebagai sebuah persaudaraan sosial dan moral yang menggunakan tradisi ritual serta simbolisme filosofis.
Antara Sejarah dan Teori Konspirasi
Di sinilah persoalan menjadi menarik sekaligus kontroversial. Ada pandangan yang menggambarkan Freemasonry sebagai jaringan elit global yang bekerja di belakang layar untuk mengendalikan bank, media, pemerintahan, peperangan, dan perekonomian dunia.
Salah satu argumen yang sering digunakan adalah kenyataan bahwa sejumlah tokoh besar dalam sejarah pernah menjadi anggota Freemasonry. Nama-nama seperti George Washington, Mozart, dan Winston Churchill, misalnya, sering muncul dalam berbagai pembahasan mengenai sejarah Freemasonry.
Namun, keberadaan tokoh besar sebagai anggota sebuah organisasi tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa organisasi tersebut mengendalikan seluruh tindakan politik dan sejarah dunia.
Kesalahan logika semacam ini sering terjadi. Seseorang yang berpengaruh menjadi anggota suatu organisasi, kemudian setiap tindakan orang tersebut dikaitkan dengan organisasi itu. Padahal, hubungan keanggotaan tidak selalu berarti hubungan komando.
Begitu pula dengan simbol yang terdapat pada uang dolar Amerika Serikat yang sering dikaitkan dengan Freemason. Keberadaan simbol tertentu tidak otomatis membuktikan bahwa seluruh sistem politik dan ekonomi Amerika Serikat dikendalikan oleh Freemasonry. Simbol adalah simbol; bukti keterlibatan politik adalah persoalan lain.
Para sejarawan lebih banyak melihat Freemasonry dalam konteks perkembangan masyarakat Eropa pada abad ke-18 dan ke-19. Pada masa itu, gereja dan kerajaan memiliki pengaruh yang sangat besar dalam kehidupan sosial dan politik. Bersamaan dengan munculnya Age of Enlightenment atau Era Pencerahan, berkembang pula gagasan tentang rasionalitas, ilmu pengetahuan, kebebasan berpikir, toleransi, dan pembentukan masyarakat berdasarkan penalaran.
Dalam konteks tersebut, lodge dapat menjadi ruang pertemuan berbagai kalangan: intelektual, pengusaha, pejabat, profesional, bangsawan, dan orang-orang terdidik.
Karena anggotanya berasal dari kelompok yang relatif berpendidikan dan memiliki posisi sosial tertentu, tidak mengherankan jika kemudian banyak tokoh penting dalam sejarah memiliki hubungan dengan Freemasonry.
Namun, fakta tersebut lebih tepat dibaca sebagai jaringan sosial dan intelektual, bukan sebagai bukti keberadaan sebuah pemerintahan dunia rahasia.
Freemasonry tidak memiliki satu pemerintahan dunia yang mengendalikan seluruh lodge di berbagai negara. Pada umumnya, setiap yurisdiksi memiliki Grand Lodge masing-masing dengan struktur dan aturan tersendiri. Hubungan antarlembaga dapat terjadi, tetapi tidak berarti satu lembaga memiliki kekuasaan mutlak untuk memerintah seluruh anggota Freemasonry di dunia.
Karena itu, Freemasonry lebih tepat disebut sebagai ruang persaudaraan dan jejaring sosial yang pernah menjadi tempat bertemunya berbagai kelompok berpengaruh, bukan pemerintah bayangan dunia. Pengaruh personal seorang anggota juga harus dibedakan dari kebijakan resmi organisasi.
Jejak Freemasonry di Indonesia
Freemasonry hadir di Nusantara pada masa kolonial Belanda. Salah satu tonggak sejarah penting adalah berdirinya La Fidèle Sincérité di Batavia pada abad ke-18, yang secara umum dicatat sebagai salah satu lodge awal Freemasonry di wilayah Hindia Belanda.
Dalam perkembangan berikutnya, sejumlah lodge berdiri di berbagai kota seperti Batavia, Surabaya, Semarang, Medan, dan Makassar.
Keanggotaannya pada masa kolonial terutama berasal dari kalangan Eropa dan Indo-Eropa, meskipun terdapat pula kalangan pribumi tertentu, terutama dari lingkungan priyayi dan bangsawan yang mendapatkan pendidikan Barat.
Hal ini perlu ditempatkan dalam konteks zamannya. Hindia Belanda merupakan masyarakat kolonial dengan struktur sosial yang sangat berbeda dengan Indonesia setelah kemerdekaan. Karena itu, fakta bahwa terdapat pejabat kolonial atau kalangan elite pribumi yang berhubungan dengan Freemasonry tidak dapat secara otomatis dipindahkan untuk menjelaskan situasi politik Indonesia modern.
Setelah Indonesia merdeka, keberadaan organisasi-organisasi semacam ini menghadapi perubahan politik yang besar. Pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, pemerintah mengeluarkan kebijakan yang berdampak pada organisasi-organisasi yang dipandang memiliki sifat asing atau rahasia. Pada tahun 1961, Freemasonry di Indonesia dilarang, dan sejak saat itu tidak terdapat lagi struktur Grand Lodge Freemasonry yang beroperasi secara resmi seperti pada masa kolonial.
Nama-Nama Tokoh dan Pentingnya Bukti
Persoalan menjadi lebih sensitif ketika nama-nama tokoh Indonesia dikaitkan dengan Freemasonry. Tidak semua informasi yang beredar di internet memiliki dasar arsip yang dapat diverifikasi. Bahkan, banyak daftar nama yang beredar di media sosial tidak mencantumkan dokumen primer, nomor lodge, tanggal keanggotaan, atau sumber arsip yang dapat diperiksa.
Karena itu, menuduh seseorang sebagai anggota Freemasonry hanya berdasarkan kemiripan simbol, foto, atau tulisan di internet adalah tindakan yang tidak bertanggung jawab.
Secara historis, memang terdapat pejabat Hindia Belanda yang tercatat sebagai anggota lodge. Hal tersebut dapat ditempatkan dalam konteks kehidupan sosial kolonial. Demikian pula terdapat sejumlah bangsawan dan priyayi pribumi yang dalam berbagai sumber sejarah disebut memiliki hubungan dengan lingkungan Freemasonry.
Tetapi semua itu harus dibedakan dengan klaim bahwa tokoh-tokoh Indonesia setelah kemerdekaan merupakan anggota Freemasonry. Untuk menyatakan seseorang benar-benar anggota, dibutuhkan bukti primer yang dapat diverifikasi, bukan sekadar rumor.
Prinsip sederhananya adalah: tidak adanya bukti bukan berarti membuktikan seseorang bukan anggota, tetapi dugaan juga tidak boleh dinaikkan statusnya menjadi fakta. Nama Raden Saleh Sjarif Bustaman juga sering muncul dalam pembahasan semacam ini. Raden Saleh merupakan salah satu pelukis terbesar dalam sejarah seni Indonesia. Ia menghabiskan waktu panjang di Eropa dan berhubungan dengan lingkungan bangsawan serta kalangan intelektual pada masa itu.
Apakah Raden Saleh merupakan anggota Freemasonry?
Jawabannya harus hati-hati. Belum terdapat bukti arsip primer yang cukup kuat untuk menyatakan secara pasti bahwa Raden Saleh merupakan anggota Freemasonry.
Spekulasi tersebut antara lain muncul karena Raden Saleh lama tinggal di Eropa dan bergaul dengan lingkungan bangsawan serta intelektual. Lingkungan sosial tempat ia beraktivitas memang bersinggungan dengan kalangan yang memiliki hubungan dengan Freemasonry. Karya-karyanya juga kaya dengan simbol dan gaya romantisme Eropa yang kemudian oleh sebagian orang ditafsirkan berkaitan dengan simbolisme Mason.
Tetapi kemiripan simbolik bukan bukti keanggotaan. Tanpa dokumen keanggotaan atau arsip primer yang dapat diverifikasi, menyebut Raden Saleh sebagai anggota Freemasonry harus tetap ditempatkan sebagai dugaan atau hipotesis, bukan fakta sejarah yang sudah terbukti.
Illuminati dan Lahirnya Mitos “Tangan Tak Terlihat”
Pembahasan mengenai Freemasonry hampir selalu disusul dengan nama lain, yaitu Illuminati. Padahal kedua organisasi tersebut memiliki sejarah yang berbeda.
Bavarian Illuminati didirikan oleh Adam Weishaupt di Ingolstadt, Bavaria, pada 1 Mei 1776. Organisasi tersebut muncul dalam atmosfer intelektual Era Pencerahan. Gagasannya antara lain berkaitan dengan kebebasan berpikir, rasionalitas, ilmu pengetahuan, moralitas sosial, serta kritik terhadap penyalahgunaan kekuasaan dan dominasi dogma dalam kehidupan publik.
Namun, Bavarian Illuminati tidak bertahan sebagai organisasi terbuka dalam waktu panjang. Pemerintah Bavaria melarangnya pada akhir abad ke-18.
Ironisnya, setelah organisasi tersebut berhenti beroperasi, nama Illuminati justru hidup jauh lebih lama dalam budaya populer dan teori konspirasi. Berbagai peristiwa besar dunia kemudian dikaitkan dengan Illuminati, seolah-olah organisasi yang telah lama dibubarkan tersebut masih menjalankan sebuah jaringan kekuasaan global yang tidak terlihat. Di sinilah sejarah kembali berhadapan dengan mitologi politik.
Sebuah organisasi historis dapat berubah menjadi simbol dalam imajinasi kolektif. Nama Illuminati kemudian digunakan untuk menjelaskan hampir segala sesuatu yang sulit dipahami: perubahan politik, ekonomi global, peperangan, perkembangan budaya, bahkan perubahan teknologi.
Padahal, menjelaskan sebuah peristiwa besar membutuhkan bukti mengenai aktor, kepentingan, mekanisme, keputusan, dan hubungan sebab-akibatnya. Tidak cukup hanya menemukan sebuah simbol kemudian menyimpulkan bahwa semua peristiwa tersebut dikendalikan oleh satu organisasi rahasia.
Masalah Indonesia Bukan Freemason
Teori konspirasi memiliki satu kelemahan besar: ia sering memberikan jawaban yang terlalu sederhana untuk persoalan yang sangat kompleks.
Perang memiliki banyak sebab. Krisis ekonomi memiliki banyak variabel. Keruntuhan sebuah negara bisa disebabkan oleh korupsi, konflik elite, kesalahan kebijakan, ketimpangan, lemahnya institusi, perang, perubahan teknologi, maupun tekanan internasional.
Tetapi teori konspirasi sering menyederhanakannya menjadi: “Ada satu kelompok rahasia yang mengatur semuanya.” Penjelasan seperti itu memang menarik karena mudah dipahami. Namun, sesuatu yang menarik belum tentu benar.
Justru karena sejarah dan politik sangat kompleks, kita membutuhkan disiplin berpikir yang lebih kuat. Kita harus mampu mengatakan, “Saya belum tahu.” Kalimat tersebut jauh lebih ilmiah daripada membuat kesimpulan tanpa bukti.
Pada akhirnya, pertanyaan yang jauh lebih penting bagi Indonesia bukanlah siapa anggota Freemason. Pertanyaan yang lebih penting adalah mengapa korupsi masih terjadi, mengapa ketimpangan masih berlangsung, mengapa pengawasan terhadap kekuasaan sering lemah, mengapa hukum terkadang kehilangan ketegasannya ketika berhadapan dengan kepentingan tertentu, dan mengapa rakyat sering ditempatkan sebagai objek kebijakan, bukan sebagai subjek pembangunan.
Inilah persoalan nyata yang berada di depan mata. Menjadikan Freemasonry sebagai kambing hitam untuk setiap persoalan justru dapat membuat kita lupa terhadap masalah internal bangsa sendiri.
Jika ada korupsi, cari siapa pelakunya dan bagaimana sistem memungkinkan korupsi itu terjadi. Jika ada penyalahgunaan kekuasaan, periksa mekanisme pengawasannya. Jika terjadi ketimpangan ekonomi, lihat struktur kebijakan dan distribusi sumber daya. Jika hukum tidak berjalan, periksa institusi penegak hukumnya.
Jangan setiap masalah dilempar kepada tangan yang tidak terlihat, sementara tangan yang terlihat justru kita biarkan bekerja tanpa pengawasan.
Sejarah Harus Mengajarkan Kita untuk Berpikir
Kita boleh mempelajari Freemasonry. Kita boleh mengkritiknya. Kita juga boleh mempertanyakan sejarah, jaringan sosial, pengaruh intelektual, maupun hubungan sebagian anggotanya dengan kekuasaan. Tetapi semua itu harus dilakukan dengan data dan bukti, bukan dengan prasangka.
Freemasonry adalah bagian dari sejarah dunia modern. Ia memiliki sisi sosial, filosofis, simbolik, dan historis yang menarik untuk dipelajari. Namun, menjadikannya sebagai invisible hand yang mengendalikan seluruh politik, ekonomi, dan pemerintahan dunia membutuhkan bukti jauh lebih kuat daripada sekadar simbol, nama tokoh, atau cerita yang beredar di media sosial.
Demikian pula dengan Illuminati. Sejarah organisasi yang pernah berdiri di Bavaria pada abad ke-18 harus dibedakan dari mitologi konspirasi modern mengenai sebuah organisasi rahasia yang konon masih mengendalikan dunia.
Pada akhirnya, bangsa Indonesia tidak perlu mencari kambing hitam yang tidak terlihat untuk menjelaskan semua persoalan kita.
Jika kita ingin kembali menuju “zaman gemuyu”, sebuah keadaan ketika rakyat dapat hidup sejahtera dan tertawa senang sebagaimana cita-cita kemerdekaan, maka pekerjaan terbesar justru ada di dalam negeri sendiri: membenahi birokrasi, menegakkan hukum, memperkuat pengawasan, melawan korupsi, mengurangi ketimpangan, dan membangun moral penyelenggara negara maupun masyarakat.
Sebab sejarah memberikan satu pelajaran penting: Sebuah bangsa tidak selalu runtuh karena serangan dari luar. Bangsa dapat runtuh ketika penyakit di dalam tubuhnya dibiarkan membusuk.
Korupsi, nepotisme, ketidakadilan, oligarki, penyalahgunaan kekuasaan, lemahnya pengawasan, dan hilangnya rasa tanggung jawab terhadap rakyat jauh lebih nyata daripada sekadar teori tentang organisasi rahasia yang mengendalikan dunia.
Dan ketika rakyat terus-menerus dijadikan objek, bukan aset sekaligus subjek pembangunan, maka persoalan bangsa bukan lagi soal siapa yang bekerja di balik layar.
Persoalannya adalah siapa yang memegang kekuasaan, bagaimana kekuasaan itu diawasi, dan untuk siapa kekuasaan tersebut dijalankan. Itulah pertanyaan yang semestinya menjadi perhatian kita bersama.
Karena pada akhirnya, masa depan Indonesia tidak ditentukan oleh Freemason, Illuminati, ataupun tangan tak terlihat lainnya. Masa depan Indonesia ditentukan oleh kualitas manusia, institusi, hukum, dan moral bangsa Indonesia sendiri.
